Teks Foto: Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan komitmennya untuk mengawal keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Indotodaynews.id - Jakarta
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, memastikan suksesnya kepemimpinan nasional merupakan tanggung jawab kebangsaan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam forum Yudhoyono Dialogue Forum bertajuk “New Economy, New Road to Prosperity” yang digelar di Museum dan Galeri SBY–ANI, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).
“Saya memberikan dukungan penuh dan akan terus membantu dengan cara saya agar visi dan agenda pembangunan nasional dapat berjalan baik. Keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan bagi rakyat dan masa depan kita semua,” ujar SBY di hadapan para tokoh pengusaha, pejabat pemerintahan, dan akademisi.
SBY menilai Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memasuki era Ekonomi Baru, sehingga menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dan tepat. Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat itu menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak bisa dicapai secara instan atau sekadar mengikuti siklus politik lima tahunan.
Dalam paparannya, SBY menawarkan tiga prinsip utama agar gagasan besar pembangunan tidak berhenti sebagai jargon.
Pertama, right, deep, and comprehensive thinking. Menurut SBY, memajukan bangsa harus diawali dengan pola pikir yang benar, mendalam, dan menyeluruh. Kebijakan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus disusun melalui strategi yang matang dan berjangka panjang.
Kedua, implementasi nyata. SBY mengingatkan bahwa gagasan dan pemikiran yang baik tidak akan berdampak tanpa pelaksanaan yang efektif di lapangan. Eksekusi kebijakan, kata dia, menjadi penentu tercapainya sasaran pembangunan.
Ketiga, kontinuitas dan konsistensi. Berbekal pengalamannya memimpin Indonesia selama dua periode (2004–2014), SBY menekankan pentingnya prediktabilitas kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang baik harus dijaga kesinambungannya dalam horizon waktu panjang, mulai dari lima, sepuluh, hingga lima belas tahun ke depan.
Dalam konteks kesejahteraan, SBY menekankan konsep sustainable growth with equity atau pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus tetap menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
SBY menilai konsep Ekonomi Baru harus bertumpu pada penguatan modal manusia dan pemanfaatan teknologi inovatif agar Indonesia mampu bersaing di abad ke-21.
Forum Yudhoyono Dialogue tersebut diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute sebagai ruang bertukar gagasan dan pengalaman lintas sektor. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai pembicara dan peserta, di antaranya pengusaha Chairul Tanjung dan Otto Toto Sugiri, mantan Menteri Mohammad Nuh, serta pakar teknologi Ilham Akbar Habibie.
Dari kalangan akademisi, hadir Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar serta Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri.
Dialog tersebut menegaskan pandangan SBY bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademisi merupakan kunci utama dalam membuka jalan menuju kemakmuran baru bagi Indonesia. (*)
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, memastikan suksesnya kepemimpinan nasional merupakan tanggung jawab kebangsaan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam forum Yudhoyono Dialogue Forum bertajuk “New Economy, New Road to Prosperity” yang digelar di Museum dan Galeri SBY–ANI, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).
“Saya memberikan dukungan penuh dan akan terus membantu dengan cara saya agar visi dan agenda pembangunan nasional dapat berjalan baik. Keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan bagi rakyat dan masa depan kita semua,” ujar SBY di hadapan para tokoh pengusaha, pejabat pemerintahan, dan akademisi.
SBY menilai Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memasuki era Ekonomi Baru, sehingga menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dan tepat. Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat itu menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak bisa dicapai secara instan atau sekadar mengikuti siklus politik lima tahunan.
Dalam paparannya, SBY menawarkan tiga prinsip utama agar gagasan besar pembangunan tidak berhenti sebagai jargon.
Pertama, right, deep, and comprehensive thinking. Menurut SBY, memajukan bangsa harus diawali dengan pola pikir yang benar, mendalam, dan menyeluruh. Kebijakan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus disusun melalui strategi yang matang dan berjangka panjang.
Kedua, implementasi nyata. SBY mengingatkan bahwa gagasan dan pemikiran yang baik tidak akan berdampak tanpa pelaksanaan yang efektif di lapangan. Eksekusi kebijakan, kata dia, menjadi penentu tercapainya sasaran pembangunan.
Ketiga, kontinuitas dan konsistensi. Berbekal pengalamannya memimpin Indonesia selama dua periode (2004–2014), SBY menekankan pentingnya prediktabilitas kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang baik harus dijaga kesinambungannya dalam horizon waktu panjang, mulai dari lima, sepuluh, hingga lima belas tahun ke depan.
Dalam konteks kesejahteraan, SBY menekankan konsep sustainable growth with equity atau pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus tetap menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
SBY menilai konsep Ekonomi Baru harus bertumpu pada penguatan modal manusia dan pemanfaatan teknologi inovatif agar Indonesia mampu bersaing di abad ke-21.
Forum Yudhoyono Dialogue tersebut diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute sebagai ruang bertukar gagasan dan pengalaman lintas sektor. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai pembicara dan peserta, di antaranya pengusaha Chairul Tanjung dan Otto Toto Sugiri, mantan Menteri Mohammad Nuh, serta pakar teknologi Ilham Akbar Habibie.
Dari kalangan akademisi, hadir Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar serta Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri.
Dialog tersebut menegaskan pandangan SBY bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademisi merupakan kunci utama dalam membuka jalan menuju kemakmuran baru bagi Indonesia. (*)