Teks foto: Beras SPHP
Indotodaynews.id - Pematangsiantar
Pemerintah resmi mengaktifkan kembali Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras mulai Sabtu (12/7/2025).
Langkah ini diambil sebagai respons atas melonjaknya harga beras yang sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai daerah.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, mengatakan prorgam SPHP digulirkan secara nasional dan akan terus diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, beras SPHP kini sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui pasar tradisional dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
"Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (13/7/2025).
Program ini juga dijalankan beriringan dengan penyaluran bantuan pangan beras yang dimulai pada Juli 2025.
Arief menekankan bahwa kualitas dan keterjangkauan harga akan menjadi prioritas utama agar program ini efektif membantu masyarakat, terutama di tengah tekanan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.
Pemerintah berharap kehadiran SPHP beras bisa menstabilkan harga pasar, sekaligus memberikan pilihan beras berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Distribusinya akan terus dimasifkan, termasuk melalui Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan yang dibina pemerintah daerah.
"Dalam pantauan kami, beras SPHP hari ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau," ujarnya.
Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah telah menetapkan harga beras SPHP yang dijual dari gudang Bulog kepada para mitra penyalur. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram.
Sementara itu, untuk wilayah Sumatera lainnya, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, harga dari gudang Bulog dipatok Rp11.300 per kilogram. Adapun wilayah Maluku dan Papua ditetapkan harga Rp11.600 per kilogram, mempertimbangkan biaya logistik dan distribusi yang lebih tinggi.
Di tingkat konsumen, harga SPHP mengacu pada HET beras medium sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024. Untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, harga maksimal di pasar adalah Rp12.500 per kilogram. Di Sumatera dan Kalimantan mencapai Rp13.100, sedangkan Maluku dan Papua mencapai Rp13.500 per kilogram.
Untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan, pemerintah menggandeng aparat keamanan seperti TNI dan Polri guna mengawasi distribusi SPHP. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam proses penyaluran, termasuk penyalahgunaan outlet dan mitra penyalur.
“Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya. Badan Pangan Nasional siap mengawasi bersama Satgas Pangan Polri,” tegas Arief.
Sementara bantuan pangan beras juga demikian. Terhadap beberapa wilayah tertentu, tentu pemerintah bersama Bulog memerlukan pengawalan dari TNI.
"Jadi, supaya beras pemerintah yang berkualitas baik ini dapat sampai di tangan masyarakat yang bahkan ada di pelosok sekalipun,” tambahnya. (*)