Teks Foto: Dedi Mulyadi.
Indotodaynews.id - Jawa Barat
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat berencana mengelontorkan dana sebesar Rp 218 miliar, yang akan digunakan untuk beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta yang kurang mampu di tahun ajaran 2026/2027.
Rinciannya, Rp 150 miliar beasiswa operasional sekolah swasta dan Rp 68 miliar beasiswa personal.
"Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni-Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027," kata Dedi di Bandung, Kamis (5/2/2026).
Politikus Gerindra ini menuturkan, anggaran tersebut akan masuk dalam pergeseran anggaran di APBD 2026 karena masih menunggu data pasti penerima bantuan beasiswa.
"Data tersebut baru akan terlihat setelah pendaftaran tahun ajaran baru 2026/2027," kata Dedi.
Sementara, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, memastikan anggaran bantuan pendidikan menengah bagi sekolah swasta telah tercantum dalam APBD 2026.
"Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan," ujar Herman.
Diketahui, Komisi V DPRD Jawa Barat menyebut alokasi beasiswa bagi siswa miskin di SMA dan SMK swasta belum dialokasikan dalam APBD 2026.
Komisi V DPRD pun meminta Pemda Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pergeseran APBD 2026 agar beasiswa bagi siswa miskin di SMA dan SMK swasta dialokasikan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menerangkan kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tidak dihapus, melainkan dialihkan mekanisme penyalurannya.
Awalnya dana BPMU disalurkan melalui rekening sekolah, pada masa kepemimpinannya bantuan tersebut diubah menjadi beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa tidak mampu.
"Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi.
Selain biaya pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menanggung kebutuhan pendukung siswa, seperti seragam dan sepatu.
Dedi menyebut hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintahannya untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. (*)
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat berencana mengelontorkan dana sebesar Rp 218 miliar, yang akan digunakan untuk beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta yang kurang mampu di tahun ajaran 2026/2027.
Rinciannya, Rp 150 miliar beasiswa operasional sekolah swasta dan Rp 68 miliar beasiswa personal.
"Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni-Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027," kata Dedi di Bandung, Kamis (5/2/2026).
Politikus Gerindra ini menuturkan, anggaran tersebut akan masuk dalam pergeseran anggaran di APBD 2026 karena masih menunggu data pasti penerima bantuan beasiswa.
"Data tersebut baru akan terlihat setelah pendaftaran tahun ajaran baru 2026/2027," kata Dedi.
Sementara, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, memastikan anggaran bantuan pendidikan menengah bagi sekolah swasta telah tercantum dalam APBD 2026.
"Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan," ujar Herman.
Diketahui, Komisi V DPRD Jawa Barat menyebut alokasi beasiswa bagi siswa miskin di SMA dan SMK swasta belum dialokasikan dalam APBD 2026.
Komisi V DPRD pun meminta Pemda Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pergeseran APBD 2026 agar beasiswa bagi siswa miskin di SMA dan SMK swasta dialokasikan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menerangkan kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tidak dihapus, melainkan dialihkan mekanisme penyalurannya.
Awalnya dana BPMU disalurkan melalui rekening sekolah, pada masa kepemimpinannya bantuan tersebut diubah menjadi beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa tidak mampu.
"Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi.
Selain biaya pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menanggung kebutuhan pendukung siswa, seperti seragam dan sepatu.
Dedi menyebut hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintahannya untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. (*)