Teks Foto: Ketua Satgas Rehabilitasi Pasca Bencana, Tito Karnavian (tengah) memimpin Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut, Senin (12/1/2026).
Indotodaynews.id - Medan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan seluruh pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana di Sumatera Utara (Sumut) rampung pada akhir Januari 2026. Target ini ditetapkan agar para pengungsi tidak lagi tinggal di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan pada pertengahan Februari mendatang.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Suharyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026) sore.
Suharyanto menjelaskan, terdapat 1.049 unit Huntara yang akan dibangun di tiga kabupaten terdampak bencana di Sumut, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara.
“Target kita jelas. Tidak ada lagi masyarakat yang berpuasa nanti masih tinggal di pengungsian. Semua sudah menempati Huntara,” ujar Suharyanto.
Ia merinci, dari total 1.049 unit Huntara tersebut, 40 unit dibangun di Tapanuli Utara, 209 unit di Tapanuli Tengah, dan 800 unit di Tapanuli Selatan.
Menurut Suharyanto, meskipun saat ini sebagian wilayah telah memasuki masa transisi dan status tanggap darurat bencana sudah dicabut, pemerintah tetap berkomitmen penuh dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.
“Meskipun status bencana sudah dicabut, kami tidak lepas tangan. Pemerintah tetap membantu agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan dengan layak,” tegasnya.
Selain menyediakan Huntara, BNPB juga menyiapkan Dana Hunian Tunggu (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati Huntara, seperti menyewa rumah atau tinggal sementara di rumah keluarga.
“Untuk masyarakat yang tidak mengambil Huntara, pemerintah menanggung biaya melalui DTH sebesar Rp600 ribu per bulan,” jelas Suharyanto.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan lanjutan guna mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial warga terdampak. BNPB menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta sebagai pengganti isi rumah, serta Rp5 juta untuk modal usaha bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
“Bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat bangkit, baik dari sisi tempat tinggal maupun ekonomi,” pungkasnya.
Pemerintah pusat bersama Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota terkait terus mengawal proses pembangunan Huntara agar selesai tepat waktu dan dapat segera ditempati oleh warga terdampak bencana. (*)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan seluruh pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana di Sumatera Utara (Sumut) rampung pada akhir Januari 2026. Target ini ditetapkan agar para pengungsi tidak lagi tinggal di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan pada pertengahan Februari mendatang.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Suharyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026) sore.
Suharyanto menjelaskan, terdapat 1.049 unit Huntara yang akan dibangun di tiga kabupaten terdampak bencana di Sumut, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara.
“Target kita jelas. Tidak ada lagi masyarakat yang berpuasa nanti masih tinggal di pengungsian. Semua sudah menempati Huntara,” ujar Suharyanto.
Ia merinci, dari total 1.049 unit Huntara tersebut, 40 unit dibangun di Tapanuli Utara, 209 unit di Tapanuli Tengah, dan 800 unit di Tapanuli Selatan.
Menurut Suharyanto, meskipun saat ini sebagian wilayah telah memasuki masa transisi dan status tanggap darurat bencana sudah dicabut, pemerintah tetap berkomitmen penuh dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.
“Meskipun status bencana sudah dicabut, kami tidak lepas tangan. Pemerintah tetap membantu agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan dengan layak,” tegasnya.
Selain menyediakan Huntara, BNPB juga menyiapkan Dana Hunian Tunggu (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati Huntara, seperti menyewa rumah atau tinggal sementara di rumah keluarga.
“Untuk masyarakat yang tidak mengambil Huntara, pemerintah menanggung biaya melalui DTH sebesar Rp600 ribu per bulan,” jelas Suharyanto.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan lanjutan guna mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial warga terdampak. BNPB menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta sebagai pengganti isi rumah, serta Rp5 juta untuk modal usaha bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
“Bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat bangkit, baik dari sisi tempat tinggal maupun ekonomi,” pungkasnya.
Pemerintah pusat bersama Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota terkait terus mengawal proses pembangunan Huntara agar selesai tepat waktu dan dapat segera ditempati oleh warga terdampak bencana. (*)