Teks Foto: Biodiesel yang dikembangkan Indonesia.
Indotodaynews.id - Jakarta
Pemerintah menyiapkan transisi dari B40 menuju B50, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, implementasi mandatori biodiesel menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021, realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta kiloliter (B30), meningkat menjadi 10,4 juta kiloliter pada 2022, lalu 12,3 juta kiloliter pada 2023, dan 13,2 juta kiloliter pada 2024 melalui penerapan B35.
Memasuki 2025, pemerintah resmi menerapkan mandatori B40. Hingga Desember 2025, realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik mencapai 14,2 juta kiloliter atau setara 105,2 persen dari target 13,5 juta kiloliter.
Capaian ini turut berkontribusi menekan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peningkatan mandatori biodiesel yang didukung penguatan kapasitas kilang, termasuk proyek RDMP Balikpapan, telah membawa Indonesia pada kondisi surplus pasokan solar.
“Dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter,” kata Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Sabtu (24/1/2026).
Bahlil menerangkan, saat ini Kementerian ESDM tengah melakukan uji bahan bakar biodiesel dengan kadar campuran yang lebih tinggi untuk memastikan kesiapan dari sisi teknis, keekonomian, serta infrastruktur pendukung.
Pengembangan biodiesel ini menjadi bagian dari roadmap jangka panjang pemerintah untuk mengurangi impor BBM.
Dengan surplus pasokan solar, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 2026.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan strategi agar Indonesia tidak lagi mengimpor bensin beroktan menengah dan tinggi pada 2027, serta menekan impor avtur melalui optimalisasi produksi dalam negeri.
“Sekarang kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta kiloliter ini bisa dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun avtur, supaya 2027 betul-betul kita tidak impor lagi,” kata Bahlil. (*)
Pemerintah menyiapkan transisi dari B40 menuju B50, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, implementasi mandatori biodiesel menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021, realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta kiloliter (B30), meningkat menjadi 10,4 juta kiloliter pada 2022, lalu 12,3 juta kiloliter pada 2023, dan 13,2 juta kiloliter pada 2024 melalui penerapan B35.
Memasuki 2025, pemerintah resmi menerapkan mandatori B40. Hingga Desember 2025, realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik mencapai 14,2 juta kiloliter atau setara 105,2 persen dari target 13,5 juta kiloliter.
Capaian ini turut berkontribusi menekan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peningkatan mandatori biodiesel yang didukung penguatan kapasitas kilang, termasuk proyek RDMP Balikpapan, telah membawa Indonesia pada kondisi surplus pasokan solar.
“Dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter,” kata Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Sabtu (24/1/2026).
Bahlil menerangkan, saat ini Kementerian ESDM tengah melakukan uji bahan bakar biodiesel dengan kadar campuran yang lebih tinggi untuk memastikan kesiapan dari sisi teknis, keekonomian, serta infrastruktur pendukung.
Pengembangan biodiesel ini menjadi bagian dari roadmap jangka panjang pemerintah untuk mengurangi impor BBM.
Dengan surplus pasokan solar, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 2026.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan strategi agar Indonesia tidak lagi mengimpor bensin beroktan menengah dan tinggi pada 2027, serta menekan impor avtur melalui optimalisasi produksi dalam negeri.
“Sekarang kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta kiloliter ini bisa dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun avtur, supaya 2027 betul-betul kita tidak impor lagi,” kata Bahlil. (*)