Teks Foto: Yuda Cristafari.
Indotodaynews.id - Pematangsiantar
Ada penyakit aneh yang kini menghantui banyak bangsa modern: keinginan untuk sembuh tanpa mengingat, untuk memaafkan tanpa menghadapi, dan untuk memuliakan tanpa memahami.
Indonesia tengah terserang penyakit itu: ketika negara mulai mempertimbangkan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Soeharto, sosok yang pemerintahannya meninggalkan luka dalam pada nurani bangsa.
Hal itu disampaikan, Ketua EK-LMND Pematangsiantar, Yuda Cristafari, yang memaparkan Perdebatan ini bukan soal apakah Soeharto pernah meminta untuk disebut pahlawan, ia memang tidak pernah memintanya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah: apakah sebuah bangsa yang mengaku menjunjung keadilan dapat memuliakan simbol penindasan?
Ini bukan semata urusan politik, melainkan persoalan etika. Pertaruhan tentang seberapa jauh suatu bangsa bersedia melupakan penderitaannya sendiri.
Kekuasaan, seperti yang pernah ditulis Michel Foucault, tidak hanya menindas: ia juga memproduksi kebenaran.
Dan hari ini, kekuasaan sedang berusaha memproduksi “kebenaran” baru: bahwa masa penuh ketakutan, sensor, dan korupsi di bawah Soeharto bisa dikenang sebagai masa stabilitas dan kemakmuran.
Namun “stabilitas” itu dibangun di atas kesunyian orang mati dan kepasrahan orang hidup.
Lebih dari setengah juta rakyat Indonesia dibunuh dalam pembantaian 1965–1966. Buruh dibungkam karena mogok, jurnalis dipenjara karena menulis, mahasiswa ditembak karena berbicara, dan tanah rakyat dirampas atas nama “pembangunan.”
Tak ada pencakar langit, pertumbuhan ekonomi, atau parade militer yang mampu menebus biaya moral dari masa itu.
Ketika kami menolak pemuliaan Soeharto, kami tidak digerakkan oleh kebencian, melainkan oleh penolakan terhadap amnesti yang berwujud amnesia.
Ada yang berkata, “Mengapa harus marah? Mengapa tidak memaafkan saja?”
Namun kebenaran bukanlah kemarahan, kebenaran adalah syarat pertama dari perdamaian yang sejati.
Mengingat ketidakadilan bukan berarti memelihara kebencian, tetapi menjaga agar nurani tetap hidup.
Seperti yang pernah diingatkan Hannah Arendt, bentuk kejahatan paling berbahaya adalah kejahatan yang banal: ketika masyarakat menganggap yang salah sebagai hal biasa demi kenyamanan.
Memaafkan tanpa kebenaran bukanlah rekonsiliasi, melainkan penyerahan diri.
Dan menyerah pada kelupaan bukanlah kedamaian, itu adalah pembusukan.
Dalam setiap bangsa, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mewarisi kebohongan.
Kita harus paham bahwa keadilan bukanlah balas dendam, keadilan adalah keberanian menegakkan kebenaran di tengah ketakutan.
Menolak pemuliaan Soeharto bukan berarti menyerang sosok yang telah tiada, tetapi mempertahankan makna kebebasan bagi mereka yang masih hidup.
Bangsa yang memuliakan penindasnya mengkhianati korbannya.
Bangsa yang menghapus lukanya akan mengulanginya.
Dan bangsa yang mengira diam itu damai akan kehilangan keduanya: damai dan martabat.
Ketika ditanya, “Lalu apa yang kalian tawarkan?” jawabannya sesederhana ini:
Kejujuran.
Sebab tidak ada bangsa yang sembuh karena kebohongan.
Bangsa tidak menjadi kuat karena melupakan, melainkan karena berani menatap lukanya sendiri, dan menamainya.
Kebenaran bukanlah dendam, ia adalah satu-satunya fondasi tempat masa depan yang adil dapat berdiri.
Dan selama arwah masa lalu terus dibungkam, demokrasi hanya akan menjadi janji yang belum ditepati.
Pada akhirnya, Soeharto tidak perlu meminta untuk diadili, sejarah telah melakukannya.
Dan sejarah, berbeda dari kekuasaan, tidak bisa disuap, tidak bisa disunting, dan tidak bisa dibungkam.
Waktu adalah pengadilan yang paling jujur: ia membebaskan yang tulus dan menghukum yang menipu.
Jika Indonesia memilih untuk melupakan, dunia akan mengingat untuknya.
Sebab kebenaran, seperti halnya kebebasan, selalu hidup lebih lama dari para penjaganya.
Pesan moral zaman ini sederhana:
untuk mengingat adalah bentuk perlawanan, untuk memaafkan tanpa kebenaran adalah pengkhianatan, dan untuk memuliakan penindas adalah melukai masa depan.
"Keagungan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa baik ia menyembunyikan masa lalunya, melainkan dari seberapa berani ia menatapnya dengan jujur," Pungkas Yuda Cristafari, Sabtu 8 November 2025. (*)
Ada penyakit aneh yang kini menghantui banyak bangsa modern: keinginan untuk sembuh tanpa mengingat, untuk memaafkan tanpa menghadapi, dan untuk memuliakan tanpa memahami.
Indonesia tengah terserang penyakit itu: ketika negara mulai mempertimbangkan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Soeharto, sosok yang pemerintahannya meninggalkan luka dalam pada nurani bangsa.
Hal itu disampaikan, Ketua EK-LMND Pematangsiantar, Yuda Cristafari, yang memaparkan Perdebatan ini bukan soal apakah Soeharto pernah meminta untuk disebut pahlawan, ia memang tidak pernah memintanya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah: apakah sebuah bangsa yang mengaku menjunjung keadilan dapat memuliakan simbol penindasan?
Ini bukan semata urusan politik, melainkan persoalan etika. Pertaruhan tentang seberapa jauh suatu bangsa bersedia melupakan penderitaannya sendiri.
Kekuasaan, seperti yang pernah ditulis Michel Foucault, tidak hanya menindas: ia juga memproduksi kebenaran.
Dan hari ini, kekuasaan sedang berusaha memproduksi “kebenaran” baru: bahwa masa penuh ketakutan, sensor, dan korupsi di bawah Soeharto bisa dikenang sebagai masa stabilitas dan kemakmuran.
Namun “stabilitas” itu dibangun di atas kesunyian orang mati dan kepasrahan orang hidup.
Lebih dari setengah juta rakyat Indonesia dibunuh dalam pembantaian 1965–1966. Buruh dibungkam karena mogok, jurnalis dipenjara karena menulis, mahasiswa ditembak karena berbicara, dan tanah rakyat dirampas atas nama “pembangunan.”
Tak ada pencakar langit, pertumbuhan ekonomi, atau parade militer yang mampu menebus biaya moral dari masa itu.
Ketika kami menolak pemuliaan Soeharto, kami tidak digerakkan oleh kebencian, melainkan oleh penolakan terhadap amnesti yang berwujud amnesia.
Ada yang berkata, “Mengapa harus marah? Mengapa tidak memaafkan saja?”
Namun kebenaran bukanlah kemarahan, kebenaran adalah syarat pertama dari perdamaian yang sejati.
Mengingat ketidakadilan bukan berarti memelihara kebencian, tetapi menjaga agar nurani tetap hidup.
Seperti yang pernah diingatkan Hannah Arendt, bentuk kejahatan paling berbahaya adalah kejahatan yang banal: ketika masyarakat menganggap yang salah sebagai hal biasa demi kenyamanan.
Memaafkan tanpa kebenaran bukanlah rekonsiliasi, melainkan penyerahan diri.
Dan menyerah pada kelupaan bukanlah kedamaian, itu adalah pembusukan.
Dalam setiap bangsa, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mewarisi kebohongan.
Kita harus paham bahwa keadilan bukanlah balas dendam, keadilan adalah keberanian menegakkan kebenaran di tengah ketakutan.
Menolak pemuliaan Soeharto bukan berarti menyerang sosok yang telah tiada, tetapi mempertahankan makna kebebasan bagi mereka yang masih hidup.
Bangsa yang memuliakan penindasnya mengkhianati korbannya.
Bangsa yang menghapus lukanya akan mengulanginya.
Dan bangsa yang mengira diam itu damai akan kehilangan keduanya: damai dan martabat.
Ketika ditanya, “Lalu apa yang kalian tawarkan?” jawabannya sesederhana ini:
Kejujuran.
Sebab tidak ada bangsa yang sembuh karena kebohongan.
Bangsa tidak menjadi kuat karena melupakan, melainkan karena berani menatap lukanya sendiri, dan menamainya.
Kebenaran bukanlah dendam, ia adalah satu-satunya fondasi tempat masa depan yang adil dapat berdiri.
Dan selama arwah masa lalu terus dibungkam, demokrasi hanya akan menjadi janji yang belum ditepati.
Pada akhirnya, Soeharto tidak perlu meminta untuk diadili, sejarah telah melakukannya.
Dan sejarah, berbeda dari kekuasaan, tidak bisa disuap, tidak bisa disunting, dan tidak bisa dibungkam.
Waktu adalah pengadilan yang paling jujur: ia membebaskan yang tulus dan menghukum yang menipu.
Jika Indonesia memilih untuk melupakan, dunia akan mengingat untuknya.
Sebab kebenaran, seperti halnya kebebasan, selalu hidup lebih lama dari para penjaganya.
Pesan moral zaman ini sederhana:
untuk mengingat adalah bentuk perlawanan, untuk memaafkan tanpa kebenaran adalah pengkhianatan, dan untuk memuliakan penindas adalah melukai masa depan.
"Keagungan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa baik ia menyembunyikan masa lalunya, melainkan dari seberapa berani ia menatapnya dengan jujur," Pungkas Yuda Cristafari, Sabtu 8 November 2025. (*)