Teks Foto: Gubernur Bobby Nasution saat rapat koordinasi percepatan pemulihan pasca bencana di kantor Kemendagri.
Indotodaynews.id - Jakarta
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta dukungan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana yang melanda wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Permintaan tersebut disampaikan Bobby dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Bobby mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menggeser anggaran APBD sebesar Rp 430 juta untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor, meskipun anggaran tersebut sebelumnya telah disahkan untuk pos lain.
“Mohon izin Pak, mungkin angka Rp 430 juta ini bisa lebih kami besarkan lagi kalau mungkin, mohon izin, TKD kami juga bisa dikembalikan Pak. Kami enggak minta banyak-banyak, cukup daerah yang terdampak bencana saja dulu Pak,” ujar Bobby dalam rapat tersebut.
Bobby menjelaskan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, pihaknya tidak meminta bantuan untuk seluruh daerah, melainkan hanya wilayah-wilayah dengan dampak bencana paling besar, baik secara langsung maupun dari sisi keuangan daerah.
“Kami tadi punya 33 kabupaten/kota, mungkin enggak usah semuanya. Bukan meringankan dampak yang lain, tapi kalau boleh daerah-daerah yang dampaknya besar, baik dampak bencana secara langsung ataupun dampak secara keuangan,” tambahnya.
Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memaparkan, dari total pergeseran anggaran Rp 430 juta tersebut, lebih dari Rp 275 juta digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak. Anggaran tersebut merupakan tambahan di luar pagu APBD 2026.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor terdampak, di antaranya bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp 1,6 juta, sektor pendidikan Rp 21 juta untuk menggratiskan sekolah di lima kabupaten/kota terdampak bencana, serta Rp 15 juta untuk perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak.
“Ini sekolahnya kami gratiskan, Pak. Kalau dinilaikan angkanya ada Rp 21 juta. Dan yang di bawahnya di pendidikan Rp 15 juta itu untuk fisik bangunan sekolah-sekolah yang rusak,” jelas Bobby.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan dan bantuan keuangan daerah sebesar Rp 110 juta sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.189 jiwa, berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin (12/1/2026).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan rincian korban meninggal dunia yakni 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, dan 231 jiwa di Sumatera Barat.
“Sementara itu, masih ada 33 jiwa dalam proses identifikasi. Bencana ini juga mengakibatkan 141 orang hilang dan memaksa 195.542 jiwa mengungsi,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan pers, Rabu (14/1/2026).
Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi, mencapai 67.876 jiwa. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menetapkan status darurat di berbagai daerah terdampak.
“Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan di enam daerah di Provinsi Aceh serta transisi darurat di puluhan kabupaten/kota lainnya di ketiga provinsi terdampak,” jelas Abdul Muhari. (*)
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta dukungan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk penanganan bencana yang melanda wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Permintaan tersebut disampaikan Bobby dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Bobby mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menggeser anggaran APBD sebesar Rp 430 juta untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor, meskipun anggaran tersebut sebelumnya telah disahkan untuk pos lain.
“Mohon izin Pak, mungkin angka Rp 430 juta ini bisa lebih kami besarkan lagi kalau mungkin, mohon izin, TKD kami juga bisa dikembalikan Pak. Kami enggak minta banyak-banyak, cukup daerah yang terdampak bencana saja dulu Pak,” ujar Bobby dalam rapat tersebut.
Bobby menjelaskan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, pihaknya tidak meminta bantuan untuk seluruh daerah, melainkan hanya wilayah-wilayah dengan dampak bencana paling besar, baik secara langsung maupun dari sisi keuangan daerah.
“Kami tadi punya 33 kabupaten/kota, mungkin enggak usah semuanya. Bukan meringankan dampak yang lain, tapi kalau boleh daerah-daerah yang dampaknya besar, baik dampak bencana secara langsung ataupun dampak secara keuangan,” tambahnya.
Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memaparkan, dari total pergeseran anggaran Rp 430 juta tersebut, lebih dari Rp 275 juta digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak. Anggaran tersebut merupakan tambahan di luar pagu APBD 2026.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor terdampak, di antaranya bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp 1,6 juta, sektor pendidikan Rp 21 juta untuk menggratiskan sekolah di lima kabupaten/kota terdampak bencana, serta Rp 15 juta untuk perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak.
“Ini sekolahnya kami gratiskan, Pak. Kalau dinilaikan angkanya ada Rp 21 juta. Dan yang di bawahnya di pendidikan Rp 15 juta itu untuk fisik bangunan sekolah-sekolah yang rusak,” jelas Bobby.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan dan bantuan keuangan daerah sebesar Rp 110 juta sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.189 jiwa, berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin (12/1/2026).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan rincian korban meninggal dunia yakni 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, dan 231 jiwa di Sumatera Barat.
“Sementara itu, masih ada 33 jiwa dalam proses identifikasi. Bencana ini juga mengakibatkan 141 orang hilang dan memaksa 195.542 jiwa mengungsi,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan pers, Rabu (14/1/2026).
Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi, mencapai 67.876 jiwa. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menetapkan status darurat di berbagai daerah terdampak.
“Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan di enam daerah di Provinsi Aceh serta transisi darurat di puluhan kabupaten/kota lainnya di ketiga provinsi terdampak,” jelas Abdul Muhari. (*)