Aktivis Mahasiswa Siantar Menyoroti KDMP dan MBG Dinilai Kian Menjauh dari Realitas Kebutuhan Masyarakat

Teks Foto:Bung Gary siagian.

Indotodaynews.com - Pematangsiantar

Program yang menjadi unggulan pemerintahan di masa pak prabowo, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), semakin banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat, akademisi, hingga masyarakat menilai implementasi kedua program tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pokok masyarakat dan prinsip partisipasi sosial yang selama ini menjadi fondasi pembangunan berbasis komunitas.

Hal itu disampaikan Gary Siagian Selaku pengurus gerakan mahasiswa Nasional Indonesia cabang sumatera Utara (GMNI Sumut).

Ia mengatakan, Program KDMP yang ditargetkan membentuk puluhan ribu koperasi desa memang menunjukkan capaian kuantitatif yang besar. Pemerintah melaporkan lebih dari 80 ribu koperasi telah disahkan sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi desa.

"Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah pembentukan koperasi secara masif tersebut diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, kebutuhan lokal, serta keberlanjutan usaha di tingkat desa," ujar Bung Gary Siagian, Senin (22/6/2026).

Menurut Bung gary siagian, menyebut bahwa pendekatan yang terlalu terpusat berpotensi mengabaikan karakteristik masing-masing daerah. Sebagian masyarakat khawatir koperasi dibentuk demi mengejar target administratif tanpa memastikan adanya aktivitas ekonomi yang benar-benar dibutuhkan warga. Diskusi publik di berbagai forum juga menunjukkan adanya pertanyaan mengenai lokasi strategis dan model operasional sejumlah KDMP yang dianggap kurang memperhatikan kondisi masyarakst sekitar. 

Menurut bung gary siagian , menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak juga menjadi ladang proyek bagi para elit politik. Sejumlah laporan menyebut adanya kasus makanan yang tidak memenuhi standar kualitas, dugaan keracunan makanan, hingga persoalan distribusi yang belum merata. 

Kemudian beberapa akademisi menilai persoalan MBG bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut desain kebijakan yang terlalu berorientasi pada skala besar tanpa kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai. Kritik datang dari kalangan orang tua dan tenaga pendidik yang menilai evaluasi program seharusnya dilakukan lebih menyeluruh sebelum cakupan penerima diperluas. 

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan pernah mengingatkan potensi pemborosan anggaran apabila kualitas makanan dan standar gizi tidak terjaga secara konsisten. Ombudsman RI juga menemukan sejumlah potensi cacat administrasi dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari keterlambatan layanan hingga penyimpangan prosedur. 

Menurut Bung Gary siagian, bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah target yang tercapai, tetapi juga oleh kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, transparansi pelaksanaan, serta ruang partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. 

"Tanpa aspek tersebut, program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat yang menjadi sasaran utamanya," Pungkas Bung Gary Siagian.(*)