Teks Foto: Masaa aksi depan Kejati Sumut, Kamis (9/07/2026).
Indotodaynews.com - Medan
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam DPD GMNI Sumut, PW KAMMI Sumut, dan DPD IMM Sumut menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan markas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan. Massa mengecam keras bobroknya tata kelola keuangan dan birokrasi di Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, Kamis (9/07/2026).
Pantauan di lokasi, beratribut lengkap organisasi masing-masing, massa membentangkan spanduk tuntutan dan memblokade sebagian jalan di depan gerbang Kejati Sumut. Orasi yang disampaikan bergantian oleh para kader GMNI, KAMMI, dan IMM berlangsung dengan tensi tinggi dan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Dana Bencana Habis Buat Plesiran Dinas.
Dalam orasinya, koordinator aksi Rio samuel manurung menguliti dugaan penyelewengan dana siap saji untuk bencana alam di Padangsidimpuan senilai Rp 33 miliar. Ironisnya, anggaran yang seharusnya menjadi penyelamat warga saat krisis, justru disinyalir habis dirampok untuk pos belanja pegawai dan biaya perjalanan dinas (perdin) pejabat.
"Ini betul-betul hajab dan tidak punya empati! Bagaimana mungkin dana penanggulangan bencana sebesar Rp 33 miliar bisa habis dipakai untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai?
Kejati Sumut jangan merem, ini ada indikasi kuat uang rakyat dibancakan berkedok dinas luar atau kami curiga anggaran ini dialihkan karena memang ketika pengajuan ada indikasi data fiktif yang di setorkan ke pusat, kami minta persoalan ini segera di usut !" teriak korlap aksi di atas mobil komando.
Tak berhenti di situ, aliansi tiga organisasi kemahasiswaan besar ini juga membeberkan gurita dugaan korupsi terstruktur di Kota Salak tersebut. Mereka mengungkap adanya aroma busuk berupa dugaan pengondisian fee proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025, serta setoran wajib fee proyek sebesar 10 hingga 15 persen di dinas-dinas lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Lebih parah lagi, massa juga menuding adanya praktik kotor jual-beli jabatan untuk memuluskan posisi strategis di birokrasi Pemko Padangsidimpuan.
"Padangsidimpuan sedang tidak baik-baik saja. Proyek ditakar dengan fee belasan persen, jabatan diperjualbelikan seperti di pasar. Kami datang ke Kejati Sumut membawa keresahan masyarakat yang haknya dirampas oleh oligarki lokal," tegas rio.
Sebagai langkah konkret, GMNI, KAMMI, dan IMM Sumut mendesak Korps Adhyaksa segera memanggil jajaran top eksekutif Kota Padangsidimpuan yang dinilai harus bertanggung jawab penuh atas kekacauan anggaran tersebut.
"Kami minta Kepala Kejati Sumut segera panggil dan periksa Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan! Jangan hanya periksa bawahannya, panggil aktor intelektual dan pemegang kebijakannya!" , teriaknya.
Massa menegaskan, aksi gabungan ini barulah sebuah permulaan. Jika Kejati Sumut terkesan lamban atau mencoba bermain mata dengan para pejabat Padangsidimpuan, aliansi mahasiswa ini mengancam akan melumpuhkan gerbang Kejati dengan gelombang massa yang lebih besar.
"Catat ini! Kami dari GMNI, KAMMI, dan IMM Sumut tidak akan mundur selangkah pun. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres pemanggilan terhadap Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Padangsidimpuan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Kami akan terus geruduk tempat ini sampai kasus ini dibongkar secara terang benderang dan para koruptor berbaju dinas itu memakai rompi tahanan!" pungkasnya disambut teriakan hidup mahasiswa.
Perwakilan Penkum Kejati Sumut yang menemui massa menyatakan mengapresiasi dokumen aspirasi yang dibawa mahasiswa dan berjanji akan segera meneruskannya ke meja pimpinan untuk ditelaah dan ditindaklanjuti. Usai menyerahkan pernyataan sikap, massa membubarkan diri dengan pengawalan polisi. (*)
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam DPD GMNI Sumut, PW KAMMI Sumut, dan DPD IMM Sumut menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan markas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan. Massa mengecam keras bobroknya tata kelola keuangan dan birokrasi di Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, Kamis (9/07/2026).
Pantauan di lokasi, beratribut lengkap organisasi masing-masing, massa membentangkan spanduk tuntutan dan memblokade sebagian jalan di depan gerbang Kejati Sumut. Orasi yang disampaikan bergantian oleh para kader GMNI, KAMMI, dan IMM berlangsung dengan tensi tinggi dan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Dana Bencana Habis Buat Plesiran Dinas.
Dalam orasinya, koordinator aksi Rio samuel manurung menguliti dugaan penyelewengan dana siap saji untuk bencana alam di Padangsidimpuan senilai Rp 33 miliar. Ironisnya, anggaran yang seharusnya menjadi penyelamat warga saat krisis, justru disinyalir habis dirampok untuk pos belanja pegawai dan biaya perjalanan dinas (perdin) pejabat.
"Ini betul-betul hajab dan tidak punya empati! Bagaimana mungkin dana penanggulangan bencana sebesar Rp 33 miliar bisa habis dipakai untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai?
Kejati Sumut jangan merem, ini ada indikasi kuat uang rakyat dibancakan berkedok dinas luar atau kami curiga anggaran ini dialihkan karena memang ketika pengajuan ada indikasi data fiktif yang di setorkan ke pusat, kami minta persoalan ini segera di usut !" teriak korlap aksi di atas mobil komando.
Tak berhenti di situ, aliansi tiga organisasi kemahasiswaan besar ini juga membeberkan gurita dugaan korupsi terstruktur di Kota Salak tersebut. Mereka mengungkap adanya aroma busuk berupa dugaan pengondisian fee proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025, serta setoran wajib fee proyek sebesar 10 hingga 15 persen di dinas-dinas lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Lebih parah lagi, massa juga menuding adanya praktik kotor jual-beli jabatan untuk memuluskan posisi strategis di birokrasi Pemko Padangsidimpuan.
"Padangsidimpuan sedang tidak baik-baik saja. Proyek ditakar dengan fee belasan persen, jabatan diperjualbelikan seperti di pasar. Kami datang ke Kejati Sumut membawa keresahan masyarakat yang haknya dirampas oleh oligarki lokal," tegas rio.
Sebagai langkah konkret, GMNI, KAMMI, dan IMM Sumut mendesak Korps Adhyaksa segera memanggil jajaran top eksekutif Kota Padangsidimpuan yang dinilai harus bertanggung jawab penuh atas kekacauan anggaran tersebut.
"Kami minta Kepala Kejati Sumut segera panggil dan periksa Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan! Jangan hanya periksa bawahannya, panggil aktor intelektual dan pemegang kebijakannya!" , teriaknya.
Massa menegaskan, aksi gabungan ini barulah sebuah permulaan. Jika Kejati Sumut terkesan lamban atau mencoba bermain mata dengan para pejabat Padangsidimpuan, aliansi mahasiswa ini mengancam akan melumpuhkan gerbang Kejati dengan gelombang massa yang lebih besar.
"Catat ini! Kami dari GMNI, KAMMI, dan IMM Sumut tidak akan mundur selangkah pun. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres pemanggilan terhadap Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Padangsidimpuan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Kami akan terus geruduk tempat ini sampai kasus ini dibongkar secara terang benderang dan para koruptor berbaju dinas itu memakai rompi tahanan!" pungkasnya disambut teriakan hidup mahasiswa.
Perwakilan Penkum Kejati Sumut yang menemui massa menyatakan mengapresiasi dokumen aspirasi yang dibawa mahasiswa dan berjanji akan segera meneruskannya ke meja pimpinan untuk ditelaah dan ditindaklanjuti. Usai menyerahkan pernyataan sikap, massa membubarkan diri dengan pengawalan polisi. (*)