Teks Foto: Bahlil Lahadalia.
Indotodaynews.com - Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun ini.
Pernyataan ini disampaikannya dalam pembukaan Mubes V Kosgoro 1957 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
"Saya mengulangi lagi, urusan BBM subsidi, Elpiji subsidi, insyaallah doakan tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember," ujar Bahlil.
Politisi kelahiran Maluku Tengah itu mengatakan, banyak dinamika yang meminta harga BBM dan Elpiji subsidi dinaikkan.
Namun, ia tegas menyatakan pemerintah dan kader Partai Golkar selayaknya berpihak pada rakyat di tengah gejolak global yang terjadi saat ini.
Keberpihakan pada rakyat itu salah satunya dilakukan dengan tidak menaikkan harga BBM dan Elpiji subsidi.
Bahlil juga menyinggung kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN).
Ia menjelaskan, kebijakan itu diambil pemerintah untuk menjalankan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal tersebut mengatur perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.
Negara menguasai sektor-sektor penting yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang serta mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Jadi, Bapak Ibu semua, ini bukan barang baru kok, enggak ada aturan baru. Aturannya sudah ada, cuma enggak ada berani yang mengeksekusi," kata Bahlil. (*)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun ini.
Pernyataan ini disampaikannya dalam pembukaan Mubes V Kosgoro 1957 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
"Saya mengulangi lagi, urusan BBM subsidi, Elpiji subsidi, insyaallah doakan tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember," ujar Bahlil.
Politisi kelahiran Maluku Tengah itu mengatakan, banyak dinamika yang meminta harga BBM dan Elpiji subsidi dinaikkan.
Namun, ia tegas menyatakan pemerintah dan kader Partai Golkar selayaknya berpihak pada rakyat di tengah gejolak global yang terjadi saat ini.
Keberpihakan pada rakyat itu salah satunya dilakukan dengan tidak menaikkan harga BBM dan Elpiji subsidi.
Bahlil juga menyinggung kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN).
Ia menjelaskan, kebijakan itu diambil pemerintah untuk menjalankan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal tersebut mengatur perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.
Negara menguasai sektor-sektor penting yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang serta mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Jadi, Bapak Ibu semua, ini bukan barang baru kok, enggak ada aturan baru. Aturannya sudah ada, cuma enggak ada berani yang mengeksekusi," kata Bahlil. (*)