Teks Foto: Bung Gary Siagian.
Indotodaynews.com - Medan
Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik mulai menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terutama terkait efektivitas program pembangunan dan prioritas kebijakan daerah.
Hal itu disampaikan Bung Gary Siagian yang menyoroti rencana kebijakan berkantor di wilayah Kepulauan Nias.
"Pengamat menilai langkah tersebut belum tentu menjadi solusi konkret bagi permasalahan infrastruktur yang selama ini terjadi. Mereka berpendapat bahwa persoalan jalan, jembatan, dan layanan publik seharusnya dapat dipetakan melalui sistem administrasi dan teknologi yang sudah tersedia tanpa harus memindahkan pusat aktivitas pemerintahan," Kata Bung Gary, Sabtu (1/8/2026).
Selain itu,Bung Gary menyebutkan, kritik juga diarahkan pada potensi pemborosan anggaran jika kebijakan tersebut tidak direncanakan secara matang. Beberapa pihak menilai bahwa fokus pemerintah daerah seharusnya lebih diarahkan pada perencanaan berbasis data, evaluasi program, serta efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Di sisi lain, isu politik juga turut menjadi perhatian. Sejumlah akademisi menyoroti munculnya persepsi dinasti politik dalam perjalanan karier Bobby Nasution. Hal ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi serta independensi pengambilan kebijakan di tingkat daerah," Ujar Bung Gary.
Tak hanya itu, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Bobby juga dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah terdahulu, terutama terkait prioritas anggaran yang dianggap kurang tepat sasaran, seperti penggunaan dana besar untuk proyek tertentu dibandingkan program kesejahteraan masyarakat.
Bung Gary Siagian menilai bahwa konsistensi antara kritik yang pernah disampaikan dengan implementasi kebijakan saat ini menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah provinsi diharapkan mampu menunjukkan hasil nyata melalui program yang terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, sejumlah pihak mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih terbuka terhadap masukan publik serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Hal ini dianggap penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran," Pungkasnya.(*)
Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik mulai menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terutama terkait efektivitas program pembangunan dan prioritas kebijakan daerah.
Hal itu disampaikan Bung Gary Siagian yang menyoroti rencana kebijakan berkantor di wilayah Kepulauan Nias.
"Pengamat menilai langkah tersebut belum tentu menjadi solusi konkret bagi permasalahan infrastruktur yang selama ini terjadi. Mereka berpendapat bahwa persoalan jalan, jembatan, dan layanan publik seharusnya dapat dipetakan melalui sistem administrasi dan teknologi yang sudah tersedia tanpa harus memindahkan pusat aktivitas pemerintahan," Kata Bung Gary, Sabtu (1/8/2026).
Selain itu,Bung Gary menyebutkan, kritik juga diarahkan pada potensi pemborosan anggaran jika kebijakan tersebut tidak direncanakan secara matang. Beberapa pihak menilai bahwa fokus pemerintah daerah seharusnya lebih diarahkan pada perencanaan berbasis data, evaluasi program, serta efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Di sisi lain, isu politik juga turut menjadi perhatian. Sejumlah akademisi menyoroti munculnya persepsi dinasti politik dalam perjalanan karier Bobby Nasution. Hal ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi serta independensi pengambilan kebijakan di tingkat daerah," Ujar Bung Gary.
Tak hanya itu, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Bobby juga dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah terdahulu, terutama terkait prioritas anggaran yang dianggap kurang tepat sasaran, seperti penggunaan dana besar untuk proyek tertentu dibandingkan program kesejahteraan masyarakat.
Bung Gary Siagian menilai bahwa konsistensi antara kritik yang pernah disampaikan dengan implementasi kebijakan saat ini menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah provinsi diharapkan mampu menunjukkan hasil nyata melalui program yang terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, sejumlah pihak mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih terbuka terhadap masukan publik serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Hal ini dianggap penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran," Pungkasnya.(*)